materi sql

Jumat, 13 Mei 2011

Pengaruh Budaya Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Pengaruh Budaya Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
Hubungan antara budaya politik dan demokratisasi sangat erat. Budaya politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam merespons tuntutan perubahan, kemungkinan munculnya dua sikap yang secara diametral bertentangan, yaitu “mendukung” (positif) dan kemungkinan pula “menentang” (negatif), sulit dielakkan. Sebagai sebuah proses perubahan dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis, realisasi demokratisasi juga dihadapkan pada kedua kutub yang bertentangan itu, yaitu budaya politik masyarakat yang mendukung (positif) dan yang menghambat (negatif) proses demokratisasi.
Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi (Almond dan Verba). Budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif, yang diistilahkan oleh Almond dan Verba sebagai civic culture. Karena itu, hubungan antara budaya politik dan demokrasi (demokratisasi) dalam konteks civic culture tidak dapat dipisahkan.
Adanya fenomena demokrasi atau tidak dalam budaya politik yang berkembang di suatu masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari interaksi individu dengan sistem politiknya, tetapi juga interaksi individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok dan golongan sosial lainnya. Dengan kata lain, budaya politik dapat dilihat manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politiknya, dan dalam hubungan antarkelompok dan golongan dalam masyarakat itu. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah“sub-budaya etnik dan daerah” yang majemuk pula. Keanekaragaman tersebut akan membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa. Dalam interaksi di antara sub-sub budaya politik, kemungkinan terjadinya jarak tidak hanya antarbudaya politik daerah dan etnik, tetapi juga antarbudaya politik tingkat nasional dan daerah. Apabila pada tingkat nasional yang tampak lebih menonjol adalah pandangan dan sikap di antara sub-subbudaya politik yang berinteraksi, pada tingkat daerah yang masih berkembang adalah “‘sub-budaya politik” yang lebih kuat dalam arti primordial.
Dari uraian di atas bisa dibedakan kiranya antara budaya politik (political culture) dan perilaku politik (political behaviour). Yang tersebut terakhir kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh budaya politik. Namun, budaya politik tidak selalu tergantung pada perilaku politik. Apakah sistem budaya yang ada cenderung bersifat komunal/kolektif atau individual? Masalahnya adalah apakah nilai-nilai demokrasi kompatibel dengan nilai-nilai budaya politik lokal dan sebaliknya.
Agenda demokratisasi seharusnya dipandang berdimensi horizontal (pengaturan hubungan antarinstitusi politik utama) dan vertikal yang membuka ruang bagi akses warga untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Keduanya bisa saling memperkuat dan berjalan simultan. Untuk itu, diperlukan upaya memupuk vitalitas demokrasi seperti pengembangan nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan warga, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kepentingan publik dan meningkatkan checks and balances dan rasionalitas politik di antara lembaga-lembaga kekuasaan. Dengan melakukan hal tersebut, jalan bagi demokrasi menjadi lebih terbuka.***

PENDAHULUAN
Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain. Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

.
 Partisipasi Publik, Budaya Politik, dan Demokrasi
Partisipasi publik pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi pada umumnya. Merujuk pada the 1995-97 World Value Survey, Charles Andrain dan James Smith (2006:67) mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. Pertama adalah partisipasi yang lebih pasif. Di dalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yaitu sejauhmana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauhmana orang itu terlibat di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (voluntary associations) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pecinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.

Dalam katagori semacam itu partisipasi publik memang tidak secara khusus bisa masuk di dalam salah satu dari tiga katagori itu. Seperti disinggung di depan, partisipasi publik acapkali lebih ditekankan pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik, seperti ikut di dalam pertemuan-pertemuan publik, melakukan inisiatif, dan referendum. Dalam konteks demikian, kalaupun ditempatkan di dalam tiga katagori itu, partisipasi publik lebih dekat menjadi bagian dari partisipasi dalam katagori kedua. Kebijakan publik sendiri memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap kehidupan warga negara, baik secara individual maupun kelompok. Kebijakan publik, sebagaimana dikatakan oleh Theodore Lowi (1964), paling tidak mencakup tiga keputusan hal penting. Pertama adalah yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber-sumber. Kedua adalah berkaitan dengan regulasi terhadap pelaku dan kekuatan-kekuatan ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah regulasi pengenai persaingan usaha, dan yang kedua adalah regulasi tentang proteksi. Terakhir adalah kebijakan tentang realokasi dan redistribusi sumber-sumber terhadap kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan.

Apabila dikaitkan dengan sejauhmana sebuah aktivitas itu berpengaruh terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik, cakupan partisipasi publik itu menjadi lebih luas lagi. Termasuk di dalamnya adalah diskusi di dalam ruang-ruang publik yang membahas isu-isu yang sedang berkembang seperti di radion, televisi, forum konsultasi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Diskusi di dalam ruang-ruang publik seperti itu memang tidak semuanya secara langsung berkaitan dengan proses-proses pembuatan keputusan politik, kecuali forum konsultasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik baik di tingkat nasional maupun lokal. Tetapi, manakala isu-isu itu berkembang secara akumulatif, menjadi perhatian publik, dan terpublikasi secara luas, apa yang diperbincangkan di dalam ruang-ruang publik semacam itu bisa berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan publik yang (akan) dibuat dan dilaksanakankan.

Meskipun partisipasi merupakan salah satu elemen dasar di dalam polyarchy, nama lain dari demokrasi menurut Robert Dahl (1971), di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu. Hal ini, contohnya, terlihat dari penjelasan Joseph Schumpeter, salah satu ilmuwan politik penganut demokrasi elitis (perwakilan). Dalam pandangan dia, peran politik warga negara adalah pada pemilu, sementara para pemimpin yang tepilih merupakan orang-orang kunci di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Lebih jauh Schumpeter mengatakan:



The role of the people is to produce a government… The voters outside of parliament must respect the division of labour between themselves and the politicians they elect. They must not withdraw confidence too easily between election and they must understand that, one they have elected an individual, political action is his [her] business and not theirs. This means that they must refrain from instructing him [her] about what he [she] is to do (Schumpeter 1950:269). 

Dalam pandangan seperti itu, keterlibatan warga negara di dalam proses politik memang lebih banyak berhenti pada proses pemilihan. Proses perumusan kebijakan-kebijakan publik lebih banyak menjadi arena tugas para wakil, bukan terwakil.

Pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik atau di dalam direct democracy dan participatory democracy acapkali dikaitkan dengan realitas tentang penurunan pandangan bahwa para wakil di lembaga-lembaga perwakilan politik itu sudah tidak cukup mampu menjalankan fungsinya (deficiencies of representative politics) (Lupia dan Matsusaka 2004; Vatter 2000). Pandangan demikian terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan (trust) dari terwakil kepada para wakil yang terjadi di banyak negara, termasuk di negara-negara yang telah mapan demokrasinya. Adanya disconnect electoral antara wakil dan terwakil acapkali membuat terjadinya kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh para terwakil dengan para wakil. Selain itu, perwakilan juga dilihat sebagai ‘a malfunctioning system’ (Robert 2004:322) yang dianggap bisa membahayakan demokrasi, khususnya sistem perwakilan yang didasarkan pluralisme yang dikritik lebih mengedepankan ‘vested interests  daripada kepentingan umum.   

Sejumlah ilmuwan politik memahami penurunan trust itu berkaitan dengan kinerja perekonomian suatu pemerintahan (Andrain dan Smith 2006; Keele 2007). Sebagaimana dikemukakan oleh Luke Keele, ‘when citizens are dissatisfied with economic performance, distrust of government ensues, but when prosperity abounds, so will trust’ (Keele 2007:242). Kinerja pemerintahan yang dinilai memang bukan sebatas pada bagaimana pemerintah mengelola perekonomian, melainkan juga kemampuan lain seperti kemampuan mengontrol kriminalitas, menciptakan rasa aman, dan menghindari berbagai skandal. Karena itu, ada tidaknya trust itu juga berkait dengan tindakan para pemimpin politik. Manakala pemimpin itu terlibat di dalam skandal dan media menyiarkan secara luas skandal itu, trust terhadap pemerintah akan mengalami penurunan.

Lebih jauh, Keele juga menambahkan bahwa trust terhadap pemerintah itu juga berkaitan dengan modal sosial (social capital). Secara sederhana, modal sosial berarti adanya keterkaitan, jaringan, dan trust antar anggota di dalam suatu komunitas. Karena itu, ada dua aspek penting di dalam modal sosial. Pertama adalah berkaitan dengan tingkat keterlibatan warga negara (civic engagement) di dalam suatu kelompok, negara, atau bangsa. Kedua adalah adanya trust antar anggota, atau adanya keinginan untuk berbuat baik kepada yang lain.

Studi-studi yang dilakukan oleh Robert Putnam (1993) dan Charles Andrain dan James Smith (2006), misalnya, telah menjelaskan keterkaitan antara modal sosial dan trust terhadap pemerintahan. Keterlibatan seseorang di dalam berbagai kegiatan masyarakat (civic activities), termasuk di dalamnya adalah adanya pertemuan dengan pemerintah atau kelompok-kelompok yang berusaha mempengaruhi pemerintah, bisa bermakna kesempatan bagi perubahan-perubahan sosial atau kontrol terhadap proses-proses politik. Selain itu, adanya civic engagement memungkinkan terjadinya interpersonal trust yang menjadi dasar bagi terbangunnya trust terhadap lembaga-lembaga politik.   

Pentingnya modal sosial semacam itu sudah lama menjadi perhatian dari para penganut pandangan tentang pentingnya budaya politik di dalam demokrasi. Bagi berjalannya kehidupan demokrasi perlu dikembangkan nilai-nilai dan orientasi tertentu yang menopangnya seperti nilai-nilai ’moderation, tolerance, civility, efficacy, knowledge, [and] participation’ (Diamond 1994:1). Larry Diamond sendiri membatasi budaya politik sebagai ‘a people’s predominant beliefs, attitudes, values, ideals, sentiments, and evaluations about political system of its country, and the role of the self in that system’ (Diamond 1994:7). Secara lebih operasional, Gabriel Almond dan Sydney Verba memahami budaya politik berdasarkan tiga orientasi politik individu, yaitu:



(1) “cognitive orientation,”  that is, knowledge of and belief about the political system, its roles and the incumbents of these roles, its inputs, and its outputs; (2) “affective orientation,” or feeling about the political system, its roles, personnel, and performance, and (3) “evaluational orientation,” the judgments and opinion about political objects that typically involve the combination of value standards and criteria with information and feelings (Almond and Verba 1963:14).

Manakala budaya politik itu dipandang secara fungsional atau secara instrumental (Pammett dan Whittington 1976:31), sebagimana dilakukan oleh sejumlah ilmuwan politik pada 1950-an dan 1960-an, budaya politik itu memiliki posisi penting karena mampu mempengaruhi perilaku politik seseorang, termasuk di dalam membangun demokrasi. Melalui studinya di lima negara, Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963) melihat bahwa budaya politik kewarganegaraan itu sangat cocok bagi bangunan negara demokarsi. Di dalam budaya demikian terdapat kombinasi yang relatif bagus antara tiga budaya politik: parokhial, subjek, dan partisipan. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, budaya politik kewarganegaraan merupakan kombinasi antara karakteristik-karakteristik aktif, rasional, mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan kepada pemerintah, keterikatan pada keluarga, suku, dan agama (Surbakti 1984:69).

Ketika studi tentang budaya politik bangkit kembali (resurgence) pada pertengahan 1980an, budaya politik memang tidak lagi dipandang sebagai variabel yang paling menentukan dalam membentuk demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronald  Inglehart (1988), kebangkitan pendekatan budaya politik itu tidak lepas dari ketidakmampuan pendekatan pilihan rasional (rational choice) untuk menjelaskan secara memuaskan sejumlah fenomena politik di dunia, seperti keterlibatan gereja di Amerika Latin dan keterlibatan sejumlah agama (Islam, Kristen, dan Yahudi) di dalam ketegangan politik di Timur Tengah. Dalam realiatsnya, sebagaimana dikemukakan oleh Aaron Wildavsky, budaya itu ’shared values legitimating social practices’ yang bisa menjadi rujukan perilaku politik individu-individu (Wildavsky 1987:5-6). Hanya saja, sebagaimana dikemukakan oleh Larry Diamond, budaya politik tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya faktor yang menentukan demokrasi. Budaya politik lebih dilihat sebagai ’intervening variabel’.

Dalam pandangan Almond dan Verba, budaya politik warga negara dapat menopang terjadinya ’governmental power’ dan ’governmental responsiveness’ di dalam sistem perwakilan (Almond dan Verba 1963:18). Goevrnmental power berarti adanya elite di dalam sistem politik yang memiliki otoritas dari rakyat sehingga memungkinkan mereka bisa membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan secara absah. Sementara itu, governmental responsiveness berarti bahwa para elite itu harus akuntabel sehingga memungkinkan rakyat melakukan evaluasi terhadap apa yang telah mereka lakukan.    Dalam bahwa yang tidak jauh berbeda, hal serupa dikemukakan oleh Robert Dahl yang pernah mengatakan, ’a key characteristic of a democracy is the continued responsiveness of government to the preferences of its citizens’ (Dahl 1971:1). Adanya responsibelitas dan akuntabilitas di dalam sistem perwakilan, dengan demikian, merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Untuk memahaminya, Bernard Mann, Adam Przeworski, dan Susan Stokes mengatakan, ’representation is a relation between interests and outcomes’ (Mann et al. 1999:8).

 


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar